ternyata ada hubungan antara POLRI dengan FPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI menyatakan hubungannya dengan Front Pembela Islam (FPI) hanya sebatas mitra kerja. Hal itu diungkapkan menyikapi situs pembocor kawat diplomatik, Wikileaks yang memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Hubungan Polri dengan FPI adalah hubungan penegak hukum dengan kelompok masyarakat. Polri melayani masyarakat tentu mereka adalah mitra kami dalam hal menegakkan nilai hukum," ujar Kabag Penum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar ketika dihubungi, Minggu (4/9/2011).

Boy menyatakan selama ini bila oknum masyarakat yang melanggar hukum secara personal dan kelompok akan diadili dengan proses hukum yang berlaku.

"Silakan lihat sendiri apa yang pernah ada. Kalau ada yang keliru dari orang-orang yang melakukan pelanggaran, penegakkan hukum tetap berjalan," kata dia.

Boy menambahkan tidak melakukan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum."Baik pribadi ataupun kelompok kami proses hukum, kita tidak ada tebang pilih. Coba diingat-ingat lagi, apakah Polri pernah tidak melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum," pungkasnya.

Diketahui, telegram rahasia itu mengungkapkan bahwa mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto, adalah tokoh yang telah mendanai FPI.

Pendanaan dari Sutanto itu diberikan sebelum serangan yang dilakukan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Februari 2006 silam. Namun kemudian Sutanto menghentikan aliran dananya setelah serangan terjadi.

"Yahya Asagaf, seorang pejabat senior BIN mengatakan, Sutanto yang saat itu menjadi Kapolri menganggap FPI bermanfaat sebagai ‘attack dog’,” ungkap telegram rahasia yang dipublikasikan oleh Wikileaks itu.

Saat pejabat kedutaan AS menanyakan manfaat FPI memainkan peran ‘attack dog’ itu, karena sebenarnya polisi sudah cukup menakutkan bagi masyarakat, Yahya menjelaskan bahwa FPI digunakan sebagai ‘alat’ oleh polisi, agar petugas keamanan itu tidak menerima kritik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Disebutkan juga bahwa mendanai FPI adalah sudah tradisi di lingkungan Polri dan BIN.

Kawat diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks juga mengatakan bahwa FPI mendapatkan sebagian besar dananya dari petugas keamanan, tetapi mereka harus menghadapi pemotongan dana setelah serangan dilakukan.

Bocoran Wikileaks juga mengatakan bahwa mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen (purn) Nugroho Djajusman, sebagai tokoh yang ‘dihormati’ di lingkungan FPI.